Write issues dalam tulisan ini:
Selat Malaka memisahkan Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra
Selat Malaka[n 1] adalah sebuah selat yang terletak di antara Malaysia dan pulau Sumatra (Indonesia).
Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini; pada 2003, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingat besarnya permintaan dari Tiongkok. Oleh karena lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Selat Phillips dekat Singapura yang merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia.
Keberadaan Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan. Dari segi kepentingan ekonomi dan militer, Selat Malaka merupakan choke points yang sangat strategis bagi proyeksi armada angkatan laut negara-negara yang memiliki kepentingan di Kawasan Asia Pasifik. Bahkan, Selat Malaka juga dapat menjadi “alat” dalam rangka forward presence ke seluruh penjuru dunia.[1]
Semua faktor tersebut menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan dan kemungkinan target terorisme. Pembajakan di Selat Malaka menjadi masalah yang mendalam akhir-akhir ini, meningkat dari 25 serangan pada 1994 hingga mencapai rekor 220 pada 2000. Lebih dari 150 serangan terjadi pada 2003. Jumlah ini mencakup sekitar sepertiga dari seluruh pembajakan pada 2003.
Tren isu perompakan yang cenderung menurun ini tidak lantas menjadikan Selat Malaka terbebas dari ancaman perompakan. Pada tahun 2015 TNI Angkatan Laut berhasil menangkap perompak di Selat Malaka yang berusaha membajak salah satu kapal niaga di Selat Malaka.Kasus ini menjadi bukti bagaimana kasus perompakan tidaklah dianggap remeh dan belumlah selesai dalam penanganannya. Keberadaan ancaman yang lebih juga terlihat dengan maraknya kasus terorisme dan separatis di Asia Tenggara seperti Abu Sayyaf, dan Jamaah Islamiah (Puspitasari, 2014: 452). Hal ini membuktikan bahwa kawasan perairan di Selat Malaka yang belum aman dari berbagai ancaman. Perlu menjadi catatan kasus dan Thailand Selatan menjadi catatan akan rawannya konflik di kawasan Selat Malaka.[2]
Frekuensi serangan meningkat kembali pada paruh awal 2004, dan angka total dipastikan akan melebihi rekor tahun 2000. Sebagai tanggapan dari krisis ini, angkatan laut Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut pada Juli 2004.
Ketakutan akan munculnya aksi terorisme berasal dari kemungkinan sebuah kapal besar dibajak dan ditenggelamkan pada titik terdangkal di Selat Malaka (kedalamannya hanya 25 m pada suatu titik) sehingga dengan efisien menghalang lajur pelayaran. Apabila aksi ini berhasil dilancarkan dengan sukses, efek yang parah akan timbul pada dunia perdagangan. Pendapat antara spesialis keamanan berbeda-beda mengenai kemungkinan terjadinya serangan terorisme.
Kepentingan asing
Keberadaan Selat Malaka dipandang sangat vital dalam perdagangan dan akses transportasi dunia. Hampir sebagian besar kapal niaga di dunia pasti akan melalui jalur Selat Malaka. Hal ini menarik perhatian negara-negara besar dunia untuk menancapkan pengaruh di Selat Malaka. Motivasi ini melihat penguasaan Selat Malaka secara tidak langsung menguasai jalur perdagangan dunia. Selain itu potensi sumber daya yang belum tereksploitasi secara penuh menjadikan keberadaan Selat Malaka semakin penting dalam distribusi barang produksi alam seperti minyak dan gas alam.[3]
Thailand telah mengembangkan beberapa rencana yang apabila dilaksanakan akan mengurangi pentingnya Selat Melaka dari sudut ekonomi. Awalnya, pemerintah Thailand mengusulkan agar sebuah terusan dibangun yang akan melintasi tanah genting Kra sehingga jarak perlayaran dari Afrika dan Timur Tengah menuju Pasifik dapat dikurangi sekitar 600 mil. Rencana ini akan memisahkan Thailand menjadi dua bagian sehingga lebih mengasingkan kelompok gerilyawan Muslim di Pattani. Alternatif kedua ialah membangun sebuah pipa saluran di sepanjang tanah genting yang akan mengangkut minyak ke perahu-perahu yang menunggu di sudut lain. Para penggagas rencana tersebut mengklaim harga pengiriman satu barel minyak ke Asia dapat menghemat sekitar 50 sen dolar AS per barel.
Myanmar juga mengajukan proposal pipa saluran yang sama.
Selain itu, beredar pula sebuah proposal pipa yang mengangkut minyak secara langsung dari Timur Tengah menuju Xinjiang, Tiongkok. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari Tiongkok yang pada perkembangan saat ini mulai menunjukkan diri mereka sebagai salah satu kekuatan besar di dunia. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang maju serta pemerintahan yang sentralistik menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan potensi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi perkembangan global. Salah satu contoh usaha Tiongkok dapat dilihat bagaimana mereka berusaha menancapkan pengaruh di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 1968 di kawasan kepulauan Spratly dan Paracel ditemukan cadangan migas sebesar 105 miliar barrel. Cadangan migas ini menjadi ketartarikan Tiongkok akan potensi di Laut Tiongkok Selatan.[4] Usaha Tiongkok dalam menguasai Laut Tiongkok Selatan mulai terlihat dengan pembangunan pangkalan militer buatan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Ekspansi pengaruh Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan dapat berdampak pada keberadaan Selat Malaka sebagai jalur perdangan dunia. 78 persen total kebutuhan minyak mentah Tiongkok diangkut oleh kapal tengker yang melewati Selat Malaka.[2] Peran Selat Malaka semakin sentral bagi China setelah mereka menancapkan pengaruh di kawasan Laut China Selatan yang kaya akan cadangan migas. Selat Malaka menjadi jalur vital China dalam melakukan ekspansi dagang mereka terutama dalam perdagangan minyak mentah. Sehingga China juga memiliki potensi kuat untuk menancapkan pengarunhnya juga di kawasan Selat Malaka.
Kepentingan Amerika Serikat
Intervensi Amerika Serikat terjadi sejak terjadinya Perang Dingin. Sebagai checkpoint lalu lintas perang dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindi, Amerika Serikat menilai Selat Malaka sebagai daerah yang penting untuk memperkuat pertahanan ekonomi dan ekspansi globala. Amerika Serikat kemudian menawarkan kerjasama keamanan kepada negara Asia Tenggara.[2]
Pada tanggal 31 Maret 2004, Amerika Serikat melalui Kepala Angkatan Laut, Thomas B. Fargo, menawarkan suatu kerjasama pengamanan militer perairan Selat Malaka melalui proposal yang bernama Regional Maritime Security Initiative (RMSI). RMSI merupakan suatu usaha mengoperasionalkan suatu inisiasi pengamanan dalam bentuk kerjasama maritim regional dalam bidang pengamanan kawasan Asia Timur dan Pasifik terkhusunya Selat Malaka.[2] Secara mudah adalah penempatan personel Amerika Serikat sebagai salah satu penjaga keamanan di Selat Malaka.
Penawaran Amerika Serikat kepada negara Asia Tenggara terutama kepada negara di kawasan Malaka mengalami pro dan kontra. Indonesia dan Malaysia secara tegas menolak tawaran Amerika Serikat. Secara langsung konsep tawaran Amerika Serikat dapat mengancam kedaulatan nasional masing-masing negara. Namun Singapura sendiri menyambut positif tawaran Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat secara wajar sebab Singapura adalah negara yang paling lemah pertahanan dan keamanannya. Jumlah angkatan militer yang tidak terlalu banyak menjadikan Singapura rawan terhadap ancaman nasional mereka. Sehingga wajar Singapura menyambut baik tawaran Amerika Serikat. Akan tetapi tanggapan negara sekitar seperti Indonesia dan Malaysia yang cenderung menolak menjadikan rencana tersebut mengalami hambatan dalam realisasi.
Rencana Amerika Serikat ini didasari pemetaan mereka terhadap kawasan Asia Tenggara sebagai area yang rawan terjadinya terorisme. Semenjak terjadinya kasus 9/11 upaya Amerika Serikat dalam mencegah dan menyelesaikan kasus terorisme menjadi suatu prioritas penting. Plot daerah Asia Tenggara sebagai second front in the war on terrorism menjadikan munculnya usaha dalam menginisiasikan suatu base militer dalam menangani bibit-bibit terorisme.[1] Hal ini perlu dilihat sebagai bentuk kegiatan laten Amerika Serikat dalam memperluas pengaruh mereka terutama di kawasan Selat Malaka.
RI, Singapura dan Malaysia Bahas Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka
RI, Singapura dan Malaysia Bahas Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka - Foto: Dok. Kementerian Perhubungan
Jakarta - Kementerian Perhubungan menjalin kerja sama dengan Singapura dan Malaysia soal keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka. Selat Malaka dinilai mempunyai peran penting di jalur pelayaran dunia.
Dalam acara ASEAN Hydrographic Survey Workshop Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto mengungkapkan Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi jalur pelayaran yang sempit, tapi padat lalu lintas. Oleh sebab itu, muncul kekhawatiran yang semakin besar terhadap keselamatan navigasi pelayaran dan dampaknya terhadap lingkungan laut pada kedua selat tersebut.
"Untuk mengatasi kekhawatiran ini, Negara-Negara Pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menjalin kerjasama untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dari dampak negatif kegiatan pelayaran," katanya dalam siaran pers, dikutip Kamis (14/9/2023)
Sebagai informasi, workshop tersebut dihadiri oleh Ambassador of the Mission of Japan to ASEAN, Deputy Secretary General for ASEAN Economic Community, ASEAN Secretariat, Negara Anggota ASEAN, serta organisasi Internasional dan stakeholder yang mempunyai kepentingan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Lebih lanjut lagi, Novie menjelaskan workshop ini menjadi salah satu upaya untuk melanjutkan pembahasan dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Basuki Ajak Pelaut Australia hingga AS Berlayar ke IKN Naik Kapal Tradisional
"ASEAN Hydrographic Survey 2023 ini merupakan proses akhir dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Jepang dengan 3 Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) untuk bekerjasama dalam melaksanakan survey hidrografi di sepanjang Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura dengan biaya dari Pemerintah Jepang melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) yang ditandatangani pada tahun 2017," imbuhnya.
Fokus utamanya adalah untuk mensosialisasikan Electronic Nautical Chart versi terbaru Selat Malaka dan Selat Singapura. Versi terbaru ini, menurutnya, dikembangkan oleh 3 Negara Pantai dan didukung oleh Jepang, memberikan informasi penting tentang perairan dalam, posisi bangkai kapal, terumbu karang, serta bebatuan di perairan.
"Informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Malaka dan Selat Singapura serta tentunya berkontribusi terhadap keselamatan maritim," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menekankan pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Menurutnya, volume lalu lintas yang panjang dan karakteristik geografis dari kedua selat tersebut menjadi tantangan bagi Negara Pantai, seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura . Oleh karena itu, ketiga negara tersebut menjalin kerja sama untuk memastikan terselenggaranya keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di kedua selat tersebut.
"Ketiga Negara Pantai bersama dengan Malacca Straits Council Jepang memprakarsai proyek Survei Hidrografi Bersama untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah tersebut," terangnya.
Dia menambahkan data-data yang dikumpulkan dari survei inilah yang digunakan untuk menghasilkan peta navigasi elektronik yang lebih terkini dan terperinci dan diharapkan dapat meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran serta memungkinkan perencanaan pelayaran yang lebih baik di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Workshop in sendiri, lanjut Capt. Antoni, merupakan tindak lanjut dari 3rd Extraordinary Session of the Implementation Committee Meeting yang digelar pada tanggal 26 sampai 27 April 2023 di Singapura.
"Untuk itu, pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Jepang, juga kepada Malacca Strait Council, atas komitmen kuatnya dalam mendukung ketiga Negara Pantai meningkatkan keselamatan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura," ucapnya.
Dia juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Negara-negara Anggota ASEAN untuk terus terlibat aktif dalam upaya menciptakan jalur pelayaran internasional yang aman, terjamin, dan terlindungi secara lingkungan di kawasan.
"Saya percaya bahwa semua masalah termasuk kekhawatiran bersama terkini di Selat Malaka dan Selat Singapura dapat diselesaikan dengan cara terbaik dengan memperkuat kerja sama dan kolaborasi kita, tidak hanya di antara Negara Pantai tetapi juga melalui dukungan nyata dari seluruh Negara Anggota ASEAN dan pengguna terkait lainnya," tambahnya.
Konjen RI Pastikan yang Tenggelam di Selat Malaka Kapal Gelap
Pekanbaru - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia memastikan 14 orang yang ditemukan terombang-ambing di Selat Malaka naik kapal gelap. Mereka naik kapal gelap dari Pantai Klebang, Melaka, menuju ke Pulau Rupat.
Konjen RI Johor Bahru, Sigit S Widiyanto, menyebut kapal tersebut mengangkut 14 penumpang gelap dengan tujuan Pulau Rupat. Mereka berangkat pada 15 Juli.
"Pada tanggal 15 Agustus 2023 dini hari, sekitar 14 WNI menumpang kapal gelap dari Pantai Klebang, Melaka menuju Pulau Rupat, Riau untuk kembali ke Indonesia secara ilegal," kata Sigit dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/8/2023).
Sigit menyebut kapal tenggelam sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Kapal tersebut karam akibat cuaca buruk dan ombak besar.
Kapal Rute Johor-Indonesia Angkut 14 Orang Tenggelam di Selat Malaka
Akibatnya 11 WNI terapung-apung dan berhasil diselamatkan oleh kapal ferry Indomal Kingdom. Kapal ini berbendera Indonesia dan sedang menuju Melaka.
"Saat ditemukan 10 korban menggunakan pelampung keselamatan dan satu orang berpegangan pada tong. Ke-11 WNI menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Besar Melaka," katanya.
Saat ini 6 WNI sudah keluar dari RS dan berada di IPD Melaka Tengah (Polres Melaka Tengah) untuk menjalani proses sesuai ketentuan perundang-undangan di Malaysia. KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Malaysia untuk mendapatkan akses kekonsuleran.
"Selain itu, KJRI juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait di Provinsi Riau. Masih ada 3 (tiga) WNI yang belum dapat ditemukan dan diperkirakan hilang di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia," katanya.
Berikut ini data 11 WNI tersebut:
- Hidayat, pria (27) asal Belawan
- Zulkifli, pria (51) asal Tanjung Medang
- Zumardi, pria (25) asal Tanjung Medang
- Zahari, pria (25) asal Rupat Tengah
- Khairul, pria (45) asal Rupat Tengah
- Rizal, pria (33) asal Jambi
- Iwan Sahputra, pria (26) asal Jambi
- Maskrun, pria (52) asal Jawa Tengah
- Adlan, pria (34) asal Medan
- Delsi, wanita (26) asal Medan
- Mansur Hidayat, pria (34) asal Jawa Tengah
Baca artikel detiksumut, "Konjen RI Pastikan yang Tenggelam di Selat Malaka Kapal Gelap" selengkapnya https://www.detik.com/sumut/berita/d-6879833/konjen-ri-pastikan-yang-tenggelam-di-selat-malaka-kapal-gelap.
RI hingga Malaysia Kumpul Bahas Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka
Jakarta - Pemerintah Indonesia bersama Malaysia, Singapura, dan Jepang menghadiri pertemuan 3rd Extraordinary Session of Implementation Committee Meeting on the Joint Hydrographic Survey of the Straits of Malacca and Singapore. Keempat negara membahas implementasi peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura.
Pertemuan ini diselenggarakan selama dua hari sejak dari tanggal 26-27 April 2023 bertempat di Hotel M Singapura. Adapun proyek Survey Hidrografi ini merupakan hasil kerja sama yang kuat antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan MSC, di bawah mekanisme Pasal 43 UNCLOS.
Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut dan Pushidrosal, Yudhonur Setyaji mengatakan proyek ini merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.
"Dengan melakukan survei ini, kita bisa memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi dasar laut dan kedalaman air di Selat Malaka dan Selat Singapura yang tentunya sangat penting untuk penyelenggaraan navigasi yang aman, pengelolaan pelabuhan, serta perlindungan lingkungan laut," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/4/2023).
Pemudik yang Naik Kapal Laut Hampir 1 Juta, Ini Pelabuhan yang Paling Padat
Ia turut mengungkapkan, salah satu agenda penting yang juga dibahas pada Pertemuan kali ini adalah rencana pelaksanaan ASEAN Hydrographic Survey Workshop, yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta Indonesia pada September 2023 dan akan dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan.
Oleh karena itu, Yudho berharap pertemuan ini dapat memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan jalan ke depan untuk survei hidrografi bersama ini.
"Saya yakin kerja sama kita akan menghasilkan manfaat yang nyata bagi keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, proyek ini telah diinisiasi sejak 2014 dan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan survei hidrografi di lima area kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura dan telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2015.
Sementara tahap kedua dilaksanakan untuk melakukan survei hidrografi di sepanjang Skema Pemisahan Lalu Lintas di Laut (TSS) yang memiliki kedalaman kurang dari 30 meter. Tahap ke-2 ini rencananya dilaksanakan mulai 2017 hingga tahun 2020, yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2023 karena pandemic Covid-19.
Baca artikel detikfinance, "RI hingga Malaysia Kumpul Bahas Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6693260/ri-hingga-malaysia-kumpul-bahas-keselamatan-pelayaran-di-selat-malaka.
ABK yang Hilang Usai Tabrakan 2 Kapal di Selat Malaka Ditemukan
Medan - Anak buah kapal (ABK) KM Cenderawasih, Rudy (32) yang hilang usai kapal yang ditumpangi terjadi tabrakan dengan kapal tanker di perairan Selat Malaka ditemukan. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke pihak keluarga.
"ABK KM Cenderawasih yang hilang di perairan Selat Malaka akhirnya ditemukan tim SAR gabungan," kata Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono, Selasa (10/1/2023).
Budiono mengatakan Rudy yang merupakan warga Batu Bara itu hilang di perairan Selat Malaka pasca kapal yang dia tumpangi bertubrukan dengan kapal tanker beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pencarian, pada Pukul 20.10 WIB tadi berhasil ditemukan.
"Korban yang berprofesi sebagai juru masak di Kapal KM Cenderawasih tersebut ditemukan sekitar pukul 20.10 WIB di sekitar perairan Selat Malaka oleh kapal KM Deli Jaya yang pada saat itu sedang melintas di sekitar lokasi," ujar Budiono.
Setelah itu, korban langsung dievakuasi dan dibawa menuju Belawan. Selanjutnya, korban diserahkan ke pihak keluarganya.
Selain itu, peristiwa tabrakan antar kapal di lautan lepas terjadi pada Jumat (6/1/2023). Pada pukul 00.30 WIB kapal ikan KM Cenderawasih hendak berlayar menuju perairan Selat Malaka untuk mencari ikan.
Pada saat perjalanan, gelombang cukup tinggi terjadi hingga nahkoda kapal memutuskan untuk berhenti dan lego jangkar.
Naas, pada saat kondisi kapal sedang lego jangkar, tiba-tiba kapal tanker yang tidak diketahui namanya langsung menabrak kapal KM. Cenderawasih hingga karam.
Para ABK kapal KM. Cenderawasih berjumlah 11 orang langsung berhamburan ke laut. 10 orang ABK berhasil menyelamatkan diri namun sang korban hilang di tengah laut.
Berdasarkan kejadian tersebut nahkoda kapal langsung melaporkan kejadian tersebut ke pemilik kapal dan diteruskan ke Pos SAR Tanjung Balai Asahan untuk dilakukan pencarian.
Baca artikel detiksumut, "ABK yang Hilang Usai Tabrakan 2 Kapal di Selat Malaka Ditemukan" selengkapnya https://www.detik.com/sumut/berita/d-6509026/abk-yang-hilang-usai-tabrakan-2-kapal-di-selat-malaka-ditemukan.
Selat Malaka-Singapura Jadi Tantangan Terbesar ASEAN Coast Guard
Kepala Bakamla, Laksdya TNI Aan Kurnia, saat konferensi pers di Pullman Legian Bali Beach Hotel, Selasa (21/11/2022). Foto: Nuranda Indrajaya
Badung - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut tantangan terbesar dari ASEAN Coast Guard adalah pengamanan Selat Malaka dan Singapura. Alasannya dua selat tersebut diketahui menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia karena hampir 70 hingga 800 ribu kapal melintas per tahunnya.
"Dan ini tentunya banyak ancaman dan faktor-faktor keamanan yang perlu kita amankan bersama," katanya kepada wartawan dalam Konferensi Pers di Pullman Legian Bali Beach Hotel, Selasa (21/11/2022).
Aan menjelaskan, Indonesia menjadi negara paling rawan dalam hal keamanan laut. Sebab Indonesia memiliki 10 perbatasan laut secara langsung dengan beberapa negara yakni Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.
"Contoh selat Malaka kita berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, itu ada berbatasan semua. Indonesia punya 10 perbatasan laut dan itu cukup banyak mulai kita tarik dari selat Malaka sampai ke selat Singapura," ungkapnya lagi.
Aan Kurnia mengklaim, ASEAN Coast Guard Forum 2022 ini penting karena bisa bermanfaat bagi seluruh negara anggota. Selain itu, ASEAN Coast Guard Forum dibentuk untuk menjadi wadah silaturahmi penjaga keamanan laut di kawasan Asia Tenggara.
"Kita akan bertukar pandangan informasi terkait keamanan maritim di kawasan kita masing-masing. Berikutnya tujuan dari ASEAN Coast Guard Forum ini adalah ASEAN Coast Guard Forum itu sendiri karena ini memang belum terbentuk. Tapi untuk komunitas yang lebih besar itu sebenarnya ada," lanjutnya.
Sementara, Malaysian Maritime Enforcement Agency yang diwakili oleh Admiral Maritime, Dato' Mohd Zubli Bun Mat Som, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bakamla.
"Saya sebagai pihak Malaysia sangat mengapresiasi inisiatif yg dibuat oleh pihak Bakamla dan mungkin saya menyokong (mendukung) penuh untuk inisiatif diresmikan," tambahnya.
Baca artikel detikbali, "Selat Malaka-Singapura Jadi Tantangan Terbesar ASEAN Coast Guard" selengkapnya https://www.detik.com/bali/berita/d-6419521/selat-malaka-singapura-jadi-tantangan-terbesar-asean-coast-guard.
Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Strategis Mengenai Pemeliharaan Aids to Navigation di Selat Malaka dan Singapura
BALI (15/6) - Indonesia, selaku Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) periode 2022-2024, menjadi tuan rumah penyelenggaraan ANF Meeting ke-28 yang digelar oleh 3 negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura), pada tanggal 14 s.d. 15 Juni 2022, bertempat di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran, Bali. 
ANF merupakan kerjasama 3 negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang dibentuk di bawah kerangka Cooperative Mechanism untuk menghimpun kontribusi dari Stakeholder dan User States dalam memelihara SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) di sepanjang Selat Malaka dan Singapura. ANF bersidang secara reguler setiap 6 bulan di negara Sekretariat untuk menerima laporan, membahas serta memutuskan kebijakan mengenai issue-issue yang berkembang dalam pengelolaan ANF dalam membiayai Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore. 
Bertindak selaku Chairman yang memimpin jalannya Pertemuan, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro menyampaikan apresiasi atas kehadiran para delegasi baik dari Negara Pantai, Malaysia dan Singapura, serta delegasi lain dari Negara User dan juga stakeholder.
Pada pertemuan kali ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura menyampaikan paparan tentang 4th Quarter 2022 – 2nd Quarter 2023 maintenance report.
"Pada agenda tersebut, tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) menyampaikan laporan pekerjaan perawatan SBNP di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk periode kuartal keempat tahun 2022 dan kuartal kedua tahun 2023," ujarnya.
Indonesia, Malaysia dan Singapura juga menyampaikan paparan tentang 2023 work program. Pada agenda ini, tiga negara pantai menyampaikan paparan tentang usulan program kerja untuk tahun 2023.
"Indonesia menyampaikan 1 pekerjaan suku cadang dan 1 pekerjaan perawatan dan pemeliharaan," ungkap Capt. Budi.
Pada agenda tersebut, Jepang menyampaikan laporan Technical Workshop on the Aids to Navigation yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 februari s.d 9 Maret 2023 di Port Klang, Malaysia. Workshop tersebut dihadiri oleh tiga negara pantai dan beberapa negara lainnya di ASEAN.
selain itu Jepang juga berencana untuk melaksanakan studi pada 5 SBNP di perairan Indonesia, antara lain:
• Menara Suar Jangkat,
• Menara Suar Tanjung Parit,
• Menara Suar Tanjung Medang,
• Rambu Suar Nipah, dan
• Pelampung Suar Buffalo Rock
"Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi antara Negara Pantai, negara pengguna serta stakeholder yang lain dalam mewujudkan program kerja ANF sebagai implementasi dari Bagian III UNCLOS 1982 guna memastikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dapat beroperasi dengan baik dan memadai untuk meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, khususnya di Selat Malaka dan Selat Singapura," tutupnya.
Sebagai informasi, ANF dioperasikan dengan Rules of Procedure serta Rules and Regulation yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, User States and Stakeholder yang berkontribusi serta International Maritime Organization (IMO) sebagai pengamat.
ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan, membahas serta memutuskan kebijakan mengenai isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan ANF.
Ketiga negara pantai mempunyai beberapa kewajiban yang harus disampaikan kepada Komite ANF, antara lain Menyusun Plan Maintenance Program (PMP) yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan SBNP maupun replacement SBNP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ke depan secara mandiri oleh masing-masing negara pantai, melaksanakan Joint Inspection Round Work setiap 6 bulan sekali bersama dengan Performance Auditor yang ditunjuk oleh Komite ANF, menyusun laporan kegiatan perawatan dan pemeliharaan SBNP di Selat malaka dan Selat Singapura serta menyampaikannya pada pertemuan ANF Committee Meeting, menyampaikan laporan keuangan beserta bukti pembayaran kepada Sekretariat ANF, serta menyusun program kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan PMP yang telah disetujui oleh Komite ANF dan menyampaikannya pada pertemuan ANF Committee Meeting.