Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, pada tahun 2023, Kantor Staf Presiden siap mengawal 5 agenda prioritas Presiden Joko Widodo, yang telah disampaikan pada 16 Agustus 2022 lalu. Kelima agenda prioritas Presiden Jokowi tersebut, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas, serta keberlanjutan IKN dan program PSN lainnya. “KSP akan mengawal dan memastikan bahwa agenda prioritas dan kebijakan Presiden tidak hanya terkirim, tapi sampai dengan baik ke tingkat bawah,” kata Moeldoko pada acara Catatan Akhir dan Awal Tahun KSP, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (27/12). Moeldoko menyampaikan, sepanjang 2022, Kantor Staf Presiden telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden Jokowi. Yakni, mengawal program prioritas nasional dan program strategis nasional (PSN). Meskipun menghadapi situasi cukup sulit pada 2021-2022, jelas Moeldoko, Kantor Staf Presiden bisa bekerja dengan baik. “Saya juga telah mendapat perintah untuk memetakan dari sekian banyak program strategis nasional itu kondisinya seperti apa,” ujarnya. “Saya ingin meletakkan bagaimana PSN dari 153 yang kita kenal sekarang terakhir seperti apa? Bendungan seperti apa? Jalan tol seperti apa? Kereta api seperti apa? Dan seterusnya. Kami juga mengelola isu-isu strategis agar situasi kondusif,” imbuh Moeldoko. Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 mengungkapkan, tahun 2023 dunia akan menghadapi kondisi yang penuh gejolak, tidak pasti, kompleks dan ambigu. Situasi ini pun berubah dengan sangat dinamis dan sulit diprediksi. Namun dengan memahami kondisi yang kompleks ini, sambung dia, Indonesia diharapkan dapat membentuk strategi manajemen krisis yang tepat untuk memastikan bahwa semua tujuan bisa tercapai. “Di dalam negeri kita dihadapkan pada tantangan internal, diantaranya upaya pemulihan masih berlanjut dan kita mulai memasuki dinamika tahun politk. Sementara itu, masa kerja Presiden Jokowi sudah tinggal 2 tahun lagi, masa yang pendek untuk menyelesaikan program-program prioritas dan isu strategis. Di sinilah KSP akan mengambil peran strategis di tahun 2023 untuk mengawal agenda Presiden,” tandas Moeldoko. Sebagai informasi, pada acara Catatan Akhir dan Awal Tahun KSP juga dipaparkan kinerja 5 Kedeputian Kantor Staf Presiden. Yakni Kedeputian I yang fokus pada isu infrastruktur, energi, dan investasi; Kedeputian II dengan fokus pembangunan manusia; Kedeputian III dengan fokus perekonomian; Kedeputian IV dengan fokus informasi dan komunikasi politik; Kedeputian V dengan fokus politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan HAM. Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menjadikan revolusi mental aparatur sipil negara (ASN) sebagai program prioritas 2023. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk dimasukan di dalam rencana kerja pemerintah (RKP) Prioritas untuk tahun 2023. Beberapa usulan tersebut diantaranya adalah mendorong UMKM dan agar memperhatikan aspek pemerataan dalam pembangunan, pentingnya infrastruktur di tingkat kabupaten yang juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kondisi jalan-jalan di kabupaten. Usulan lainnya dari Banggar adalah terkait prioritas pengembangan sumber daya manusia (SDM), mulai dari pendidikan, kesehatan, dan pentingnya targeting penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu hal yang juga turut diusulkan oleh Banggar dalam pengembangan SDM, adalah adanya pengembangan revolusi mental untuk aparatur sipil negara (ASN). "Revolusi mental, mendukung pandangan dan masukan khususnya terkait perhatian terhadap program revolusi mental, fokus pada aparatur negara," jelas Taufik dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Kamis (16/6/2022). Nah berbagai usulan dari Banggar DPR tersebut, kata Taufik akan diterima usulannya oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas untuk dimasukkan ke dalam RKP Prioritas 2023. "Kami dapat menerima dan sepakat (usulan) dari prioritas nasional ini," jelas Taufik lagi. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 7 RKP Prioritas untuk tahun 2023. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan alokasi anggaran Rp 28,7 triliun. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39,2 triliun. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan bantuan sosial, serta pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan sekaligus pendidikan keterampilan dan vokasi dengan total alokasi Rp 223,8 triliun. Keempat, adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Prioritas kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yang meliputi infrastruktur dasar, konektivitas dan sumber daya air dengan anggaran Rp 97 triliun. Prioritas keenam yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan alokasi Rp 11 triliun, dan ketujuh adalah stabilitas politik, hukum, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik seperti pemilihan umum (Pemilu) yang memiliki anggaran Rp 19,5 triliun dari total alokasi untuk agenda ini sebesar Rp 62 triliun. Pemerintah juga memiliki major project RKP 2023 yakni akselerasi pengembangan energi terbarukan dengan anggaran Rp 118,8 miliar, food estate Rp 743,2 miliar, reformasi sistem perlindungan sosial Rp 87,89 triliun, serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting Rp 5,6 triliun. Juga adanya reformasi sistem kesehatan nasional, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital Rp 16,22 triliun, serta pembangunan ibu kota nusantara Rp 27,6 triliun. Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengawal dan memastikan bahwa agenda prioritas dan kebijakan presiden tidak hanya terkirim, tapi sampai dengan baik ke tingkat bawah. Menyongsong 2023, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pihak Kantor Staf Presiden (KSP) siap mengawal lima agenda prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kelima agenda prioritas tersebut adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas, serta keberlanjutan ibu kota negara (IKN) dan program proyek strategis nasional (PSN) lainnya. “KSP akan mengawal dan memastikan bahwa agenda prioritas dan kebijakan presiden tidak hanya terkirim, tapi sampai dengan baik ke tingkat bawah,” kata Jenderal (Purn) Moeldoko, pada acara Catatan Akhir dan Awal Tahun KSP, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (27/12/2022). Moeldoko menyampaikan, sepanjang 2022, Kantor Staf Presiden telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden. Salah satunya, yakni mengawal program prioritas nasional dan program strategis nasional. Kendati demikian, menghadapi situasi cukup sulit pada 2021-2022, jelas Moeldoko, Kantor Staf Presiden masih bisa bekerja dengan baik dalam memastikan keberlangsungan PSN tersebut. “Saya ingin meletakkan bagaimana PSN dari 153 yang kita kenal sekarang, terakhir seperti apa? Bendungan seperti apa? Jalan tol seperti apa? Kereta api seperti apa? Dan seterusnya. Kami juga mengelola isu-isu strategis agar situasi kondusif,” ujar mantan Panglima TNI itu. Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa secara kumulatif, sejak 2016 sampai Desember 2022, terdapat 152 PSN sudah tuntas dan beroperasi penuh. Sementara itu, sebanyak 46 PSN saat ini sedang dalam tahap penyiapan. Sejak Januari hingga Desember 2022, terdapat 24 PSN yang mencapai tahap selesai sepenuhnya dan 9 PSN yang telah beroperasi sebagian. Lebih lanjut, menurut Kepala Staf Kepresidenan, pada 2023 dunia akan menghadapi kondisi yang penuh gejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Situasi itu pun berubah dengan sangat dinamis dan sulit diprediksi. Namun dengan memahami kondisi yang kompleks ini, sambung dia, Indonesia diharapkan dapat membentuk strategi manajemen krisis yang tepat untuk memastikan bahwa semua tujuan bisa tercapai. “Di dalam negeri kita dihadapkan pada tantangan internal, di antaranya upaya pemulihan masih berlanjut dan kita mulai memasuki dinamika tahun politik. Sementara itu, masa kerja Presiden Jokowi sudah tinggal dua tahun lagi, masa yang pendek untuk menyelesaikan program-program prioritas dan isu strategis. Di sinilah KSP akan mengambil peran strategis di 2023 untuk mengawal agenda Presiden,” tukas Moeldoko. Pada acara Catatan Akhir dan Awal Tahun KSP itu juga dipaparkan kinerja lima Kedeputian Kantor Staf Presiden. Yakni Kedeputian I yang fokus pada isu infrastruktur, energi, dan investasi, lalu Kedeputian II dengan fokus pembangunan manusia, Kedeputian III dengan fokus perekonomian, Kedeputian IV dengan fokus informasi dan komunikasi politik, serta Kedeputian V dengan fokus politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan HAM. Di samping lima agenda prioritas presiden, KSP juga memberikan perhatian soal situasi dan kesiapan keamanan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam menjaga keamanan pemilu, Kepala Staf Kepresidenan memastikan, mereka sudah memahami eskalasi politik di 2023 dalam menghadapi Pemilu 2024. Pada kesempatan itu, Moeldoko mengungkit pengalamannya sebagai Panglima TNI saat mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Ia mengeklaim situasinya tidak banyak berubah dalam konstelasi 2024. “Kebetulan saya pernah mengawalnya dan kondisi-kondisi itu tidak banyak berubah karena konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarparpol sudah bisa kita baca semuanya. Ancaman-ancaman nonmiliter juga sudah kita kenali dengan baik sehingga kita bisa mengkonstruksi kira-kira ancaman seperti apa dan cara bertindak kita yang efektif seperti apa, saya kira sudah kita siapkan,” urai Moeldoko. Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani juga memaparkan kinerja Kedeputian V ke depan, setelah memaparkan kinerja mereka di 2022. Di antaranya, berupaya mendorong UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pengesahan RKUHP, hingga dorongan pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pada 2023, Deputi V KSP juga memasukkan masalah pemilu sebagai salah satu perhatian mereka. KSP juga akan fokus pada masalah kesejahteraan Papua di 2023, terlebih lagi ada pembentukan daerah otonomi baru. Terakhir, KSP akan menyelesaikan program pembentukan badan legislasi nasional yang digagas Presiden Jokowi. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, maupun kementerian dan lembaga terkait. Direncanakan badan tersebut akan melakukan deregulasi mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang tumpang tindih. Badan regulasi itu akan diisi oleh perwakilan dari setiap kementerian, terutama unit yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Beberapa unit tersebut, antara lain, berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Bappenas, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pihak Kemendagri kaitannya dengan Peraturan Daerah, sedangkan Kemenkumham menyangkut dengan perundang-undangan. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada para keluarga penerima manfaat (KPM). Kali ini penyaluran dilakukan di Gudang Bulog Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (14/09/2023). Dalam keterangannya di hadapan awak media, Presiden Jokowi mengatakan bahwa program penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Bantuan beras akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM. “Ya ini melanjutkan bantuan pangan dalam bentuk beras yang akan diberikan di September, Oktober, November, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo kita berikan kepada 21,3 juta keluarga penerima. Sehingga setiap bulan akan keluar dari gudang bulog kira-kira 10 ribu ton untuk masyarakat karena jumlahnya 21,3 juta keluarga penerima,” ungkap Presiden. Sejumlah warga penerima bantuan pun bersyukur dengan adanya beras dari pemerintah tersebut. Salah satu warga penerima, Siti Maesaroh, mengaku senang sekaligus terharu karena bisa mendapatkan bantuan langsung dari Presiden Jokowi. “Hari ini dapat bantuan beras 10 kilo sama bingkisan dari Pak Jokowi. Senang banget, terharu, alhamdulillah, bisa bantu. Pesannya semoga Pak Jokowi selalu sukses, sehat,” ujar Siti. Hal serupa dirasakan juga oleh Oyah, warga setempat yang juga mendapatkan bantuan beras dan sembako dari Presiden Jokowi. Ia pun mengucapkan terima kasih sekaligus mendoakan Presiden Jokowi. “Terima kasih sama Pak Jokowi, bantuannya sudah diterima sama saya. Terima kasih banget, semoga Pak Jokowi panjang umur, lebih baik ke sananya,” ucapnya. Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan beras yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana